Statistik Pengunjung Website
s.d. 30 September 2014

1414769

 

PANDI BKD Kutai Barat Pariwisata Kutai Barat Bagian Hukum Kutai Barat Diknas Kutai Barat Kaltim POST LPSE Kutai Barat Dishubkominfo Perijinan






PERDA

PERDA Tahun Perda Nomor 07 2012

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KUTAI BARAT,

 

Menimbang      :      a.     Bahwa pada dasarnya setiap penguasaan atau pun memakai atas tanah Negara harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

b.        Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan penguasaan ataupun memakai tanah Negara untuk pertanian dan non pertanian banyakdilakukan tanpa ijin, oleh karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditertibkan;

c.        Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Memakai Tanah Negara.

Mengingat        :      1.     Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.        Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158);

3.        Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.        Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5.        Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

6.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.        Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.        Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.     Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12.     Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

13.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15.     Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

 

dan

 

BUPATI KUTAI BARAT

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan       :  PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA.

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.         Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

2.         Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3.         Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4.         Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5.         Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;

6.         Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutx disingkat DPRD adalah Lembaga Perwkilan Rakyat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

7.         Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan kabupaten Kutai Barat;

8.         Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat;

9.         Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan secretariat kabupaten Kutai Barat;

10.      Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi merupaka satuan bidang yang terbatas;               

11.      Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp.Tahun 1960;

12.      Pemberian Ijin Memakai tanah Negara adalah penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu yang memberikan ijin atas pemakaian tanah Negara;

13.      Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertanahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

14.      Biaya Ijin Memakai Tanah Negara adalah biaya yang berkaitan dengan proses pemberian Ijin memaki Tanah Negara yang ditanggung oleh pemohon dan besarnya ditetapkan oleh Bupati;

15.      Badan Hukum adalah badan hokum keagamaan dan social sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Negara Agraria nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal;

16.      Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

17.      Memakai Tanah adalah menduduki, mengerjakan dan atau menguasia sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

18.      Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten KUTAI BARAT adalah sewaktu rencana yang secar umum dapat diartikan sebagai sewaktu pola dalam pembangunan dibidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik secara menyeluruh dan terpau untuk jangka panjang;

19.      Data Fisik adalah  keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah, termaksuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya;

20.      Data Yuridis  adalah keterangan mengenai status hokum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

 

 

 

 

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

 

(1)      Setiap orang atau badan hukum yang akan atau telah menduduki, menggunakan/memakai tanah Negara untuk keperluan  pertanian atau non pertanian dan belum mempunyai alas hak yang sah, wajib memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh Bupati dan Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

(2)      Dikecualikan untuk memiliki surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tanah yang telah mendapat ijin lokasi dari pemerintah daerah;

(3)      Surat ijin sebaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.     Luas Tanah untuk Pertanian maksimum 30.000 m2 (3 Ha);

b.     Luas Tanah untuk Non pertanian, untuk :

1.      Perorangan maksimum 2.500 m2 (0,25 Ha);

2.      Badan Hukum maksimum 20.000 m2 (2 Ha).

 

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH

SURAT IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA

Pasal 4

 

(1)      Permohonan Ijin Memakai Tanah Negara diajukan secara tertulis;

(2)      Permohonan Ijin Memakai Tanah Negara memuat :

a.     Keterangan Mengenai diri pemohon:

Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya.

b.     Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik :

1.      Letak tanah dan perkiraan luas tanah;

2.      Jenis tanah;

3.      Rencana perngusahaan tanah;

4.      Keterangan lain yang dianggap perlu.

(3)      Permohonan ijin Memakai Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :

a.     Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta pendirian Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) poin 13 Peraturan Daerah ini ;

b.     Rencana pengusahaan tanah;

c.      Pernyataan bersedia mengembalikan surat ijin yang telah diterbitkan pada Pemerintah Kabupaten apabila Pemerintah menentukan rencana lain;

d.     Sket lokasi.

(4)      Permohonan ijin Memakai Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3) diajukan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat..

 

Pasal 5

 

(1)      Setelah berkas permohonan Surat Ijin Memakai Tanah Negara diterima Bupati, maka oleh Bupati melalui tim peninjauan fisik bidang tanah:

a.     Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas;

b.     Mencatat dalam formulir isian;

c.      Memberikan tanda terima berkas;

d.     Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rincian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e.     Melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh data dan mengetahui kondisi nyata keadaan tanah yang dituangkan dalam berita acara peninjauan fisik bidang tanah.

(2)      Komposis tim meninjauan fisik Ijin Memakai Tanah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 6

 

(1)      Setiap pemohon Ijin Memakai Tanah Negara wajib menghadirkan saksi batas pada saat peninjauan fisik bidang tanah;

(2)      Setiap pemohon Ijin Memakai Tanah Negara wajib memasang patok tanda batas pada tanah yang dimohon ijinnya.

 

Pasal 7

 

(1)      Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati Selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)      Setelah mendapat pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Pemberian Ijin Memakai Tanah Negara yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan;

(3)      Ijin Memakai Tanah Negara dapat ditingkatkan status hak atas tanahnya setelah 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya  Surat Ijin Memakai Tanah Negara, dengan mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;

(4)      Dikecualikan dari masa setelah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

a.    Terhadap tanah yang telah dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan ijin yang diberikan;

b.    Terhadap tanah yang telah nyata ada bukti fisik diatasnya berupa bangunan dan atau tanam tumbuh;

c.    Terhadap tanah pertanian yang telah dimanfaatkan sebagai tanah yang produktif dan telah menghasilkan, dapat ditingkatkan status hak atas tanahnya.

 

BAB IV

BIAYA PERIJINAN

Pasal 8

 

(1)      Pemberian Surat Ijin Memakai Tanah Negara dikenakan biaya yang besarnya didasarkan pada Nilai Perolehan Tanah (NPT);

(2)      Nilai Perolehan Tanah (NPT) diperoleh dengan mengalikan luas tanah (L) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

(3)      Rumus perhitungan besarnya biaya pemberian Surat Ijin Memakai Tanah Negara, sebagai berikut :

a.    L (luas) x NJOP x 1 % untuk NPT dari Rp.0,-s/d Rp. 50.000.000,-;

b.    Rp. 500.000,- + (L (luas) x NJOP x 0,1%) untuk NPT lebih besar dari                 Rp. 50.000.000,-.

(4)      Standar biaya pemberian Surat Ijin Memakai Tanah Negara ditetapkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

(5)      Apabila biaya Pemberian Surat Ijin Memakai Tanah Negara berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dibawah standar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4), maka biaya Surat Ijin Memakai Tanah Negara ditetapkan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (4);

(6)      Biaya Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan pada kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Sekretariat Daerah.

 

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

 

Bagi mereka yang telah menduduki, menguasai, mengusahakan atau mengerjakan tanah untuk pertanian atau non pertanian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharuskan melaporkan tanah yang dikelola kepada Bupati dan/atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk diproses surat ijinnya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

 

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

 

(1)          Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau tim yang ditunjuk untuk itu;

(2)          Teknis pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

 

BAB VII

SANKSI ADMINITRASI

Pasal 11

 

Terhadap pemakaian Tanah Negara tanpa ijin, Bupati dapat mengambil tindakkan-tindakan sebagai berikut :

a.     Memerintahkan kepada yang memakai atau menggunakan tanah untuk mengosongkan tanah dimaksud dengan segala barang dan benda-benda diatasnya tanpa ganti rugi;

b.     Jika setelah tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dipenuhi oleh yang bersangkutan selanjutnya Bupati melalui aparatnya melakukan pengosongan secara paksa;

c.      Teknis pelaksanaan Sanksi Administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

 

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 5 huruf a dan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

 

(1)   Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a.      Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.     Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara;

c.      Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan pidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara;

d.      Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara;

e.      Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.       Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidan dibidang Ijin Memakai Tanah Negara;

g.      Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h.      Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak oidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara;

i.       Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.       Menghentikan penyidikan;

k.      Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikkan tindak oidana dibidang Ijin Memakai Tanah Negara menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 15

 

Peraturan Daerah ini dimulai  berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

 

 

ditetapkan di Sendawar,

pada tanggal, 19 Januari 2012.

 

BUPATI KUTAI BARAT

 

 

 

 

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,

pada tanggal, 19 Januari 2012.

 

   SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

 

 

 

 

              AMINUDDIN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 07.

 

 

—Update Terakhir pada 19 Januari 2012. [ kembali ]