Statistik Pengunjung Website
s.d. 31 Agustus 2014

1365215

 

PANDI BKD Kutai Barat Pariwisata Kutai Barat Bagian Hukum Kutai Barat Diknas Kutai Barat Kaltim POST LPSE Kutai Barat Dishubkominfo Perijinan






PERDA

PERDA Tahun Perda Nomor 06 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KUTAI BARAT,

 

Menimbang              :        a.    bahwa dalam upaya lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Kutai Barat serta dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga sesuai dengan  Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat;

                                       b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat                :        1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.      Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.      Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12.    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

14.    Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

17.    Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang penerbitan Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02, seri D);

18.    Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

 

dan

 

BUPATI KUTAI BARAT

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan           :        PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

2.      Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4.      Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5.      Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;

6.      Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya di singkat BPBD Kabupaten Kutai Barat adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;

7.      Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

 

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.

 

BAB III

 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

 

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

 

(1)    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten mempunyai tugas :

a.      Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b.      Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

c.       Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d.      Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e.      Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

f.       Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g.      Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h.      Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan

i.        Melaksanakan kewajiban lain seusai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2)    Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

 

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

a.      Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; dan

b.      Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

 

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

 

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kutai Barat terdiri atas :

a.      Kepala;

b.      Unsur Pengarah; dan

c.      Unsur Pelaksana.

 

Kepala BPBD

Pasal 7

 

(1)    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dipimpin Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah;

(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Kepala BPBD Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

 

Unsur Pengarah

Pasal 8

 

(1)    Unsur Pengarah BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;

(2)    Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

 

Pasal 9

 

(1)    Unsur pengarah mempunyai fungsi :

a.      menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b.      memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)    Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas pejabat dari instansi terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli;

(3)    Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan mekanisme, prosedur dan persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Unsur Pelaksana

Pasal 10

 

(1)    Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;

(2)    Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyeleggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD  Kabupaten sehari-hari.

 

Pasal 11

 

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk Satuan Tugas.

 

Pasal 12

 

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

 

Pasal 13

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

a.      Fungsi koordinasi yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

b.      Fungsi komando yaitu  menyiapkan bahan pelaksanaan pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

c.      Fungsi Pelaksanaan  yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

 

Pasal 14

 

(1)    Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :

a.   Kepala Pelaksana;

b.   Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :

1.   Sub Bagian Umum;

2.   Sub Bagian Keuangan;

3.   Sub Bagian Perencanaan Program.

c.   Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

1.   Seksi Pencegahan;

2.   Seksi Kesiapsiagaan.

d.   Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

1.   Seksi Penanganan Darurat;

2.   Seksi Logistik dan Peralatan

e.   Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

1.   Seksi Rehabilitasi

2.   Seksi Rekonstruksi

f.    Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)    Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

 

BAB IV

ESELON

Pasal 15

 

(1)    Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a;

(2)    Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;

(3)    Sekretaris Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;

(4)    Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

 

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

 

(1)    Kepala Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)    Sekretaris Badan Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang belaku;

(3)    Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

 

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

 

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya;

(2)    Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan;

(3)    Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

 

(1)    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2)    Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;

(3)    Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4)    Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;

(5)    Rapat koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

(6)    Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

(7)    Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

 

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

 

(1)    Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;

(2)    Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

 

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

 

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

 

(1)    Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)    Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(3)    Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(4)    Pasal – pasal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah terdahulu, sepanjang mengatur hal yang sama dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak  tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

                                                           

                                                                       

ditetapkan di Sendawar,

pada tanggal,  19 Januari 2012.

 

BUPATI KUTAI BARAT,

 

 

 

 

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,

pada tanggal,  19 Januari 2012.

  

   SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

 

 

 

 

          AMINUDDIN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 06.

 

LAMPIRAN        :      PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI REHABILITASI

SEKSI REKONSTRUKSI

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI PENANGANAN BENCANA

SEKSI LOGISTIK DAN PERALATAN

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KEPALA BPPD

SEKDA

SEKRETARIS

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA BPBD

 

kepa

SUB BAGIAN UMUM

 

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditetapkan di Sendawar,

pada tanggal, 19 Januari 2012.

                                            

BUPATI KUTAI BARAT

 

 

 

 

 ISMAIL THOMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Update Terakhir pada 19 Januari 2012. [ kembali ]