Statistik Pengunjung Website
s.d. 23 Juli 2014

1325350

 

PANDI BKD Kutai Barat Pariwisata Kutai Barat Bagian Hukum Kutai Barat Diknas Kutai Barat Kaltim POST LPSE Kutai Barat Dishubkominfo Perijinan






Berita

UMK dan UMSK Naik Tanggal Tulis: 17 Desember 2012

SENDAWAR - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kubar telah  menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor tambang untuk 2013. Penetapan berlangsung di Hotel Putri Tunjung Kecamatan Barong Tongkok, dibuka Kepala Disnaker Kubar Hermanuddin, Selasa (11/12) kemarin.
Besaran yang telah ditetapkan adalah untuk UMK sebesar Rp 1.769.557  dengan kenaikan persentase 39,5 persen atau Rp 501.057, dibandingkan UMK 2012 yakni Rp 1.268.500. Kemudian untuk UMSK sektor tambang batu bara, sebesar Rp 1.909.638 dengan kenaikan persentase 6,15 persen atau Rp 110.638 dari UMSK tahun 2012 yakni Rp 1.799.000.
Penetapan tersebut, merupakan hasil kesepakatan Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) DPC-HUKATAN SBSI DPC-FPE, Unsur Pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), SP-PAMA Persada Nusantara, SP-Bukit Makmur, SP-PT Teguh Sinar Abadi/Firman Ketaun Perkasa, dan Perwakilan perusahaan pertambangan batu bara seperti PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Trubaindo Coal Mining, SP-PT PAMA Persada Nusantara. Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) Kubar dan Bappeda. Selanjutnya, dituangkan pada berita acara  yang ditandatangani Kepala Disnaker Kubar  dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan dalam tindak lanjut ke Gubernur Kaltim untuk mendapatkan pengesahan.
Kepala Disnaker Kubar Hermanudin ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, senang  karena selama sidang berlangsung tidak ada hambatan alias lancar-lancar saja dan hari itu juga dapat diputuskan baik UMK maupun UMSK. Keputusan tersebut, merupakan acuan bagi perusahaan untuk memberikan jasa atau gaji kepada karyawan, harapannya bisa sesuai norma yang diatur UMSK 5 persen di atas UMK Kabupaten.
“Keputusan ini berlaku 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013, untuk itu kepada seluruh perusahaan yang ada di Kubar diharuskan mematuhi keputusan tersebut,” pinta Hermanuddin.
Ditambahkan Kasi Hubungan Industrial Disnaker Kubar Martinus Andy M mengatakan, yang menjadi dasar pertimbangan penetapan upah minimum secara komprehensif menurut pasal 6 Permenaker nomor PER-01/MEN/1999 baik itu Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun UMK, adalah pertama, kebutuhan hidup layak. Kedua, indeks harga konsumen. Ketiga, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan. Keempat, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerah. Kelima, kondisi pasar kerja. Keenam, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.
Kemudian untuk menentukan UMSP dan UMSK, sama dengan menentukan UMP dan UMK harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. Selain itu, besaran Upah Minimum Sektoral berdasarkan pasal 5 Permenaker nomor Per-01/Men/1999 ditetapkan sebagai berikut; UMSP harus lebih besar sekurang-kurangnya 5 persen dari UMP, begitu juga UMSK lebih besar, paling tidak 5 persen dari UMK