Statistik Pengunjung Website
s.d. 01 Agustus 2014

1331853

 

PANDI BKD Kutai Barat Pariwisata Kutai Barat Bagian Hukum Kutai Barat Diknas Kutai Barat Kaltim POST LPSE Kutai Barat Dishubkominfo Perijinan






Berita

APBD 2013 Rp 2,064 Triliun Tanggal Tulis: 03 Desember 2012

SENDAWAR – APBD 2013 Kubar sebesar Rp 2,064 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya berkisar Rp 1,7 triliun. Dalam pelaksanaannya, telah disetujui DPRD Kubar melalui agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kubar, Kamis (29/11).
Persetujuan, tertuang dalam surat keputusan pimpinan DPRD Kubar nomor 170/9177/DPRD-KB/XI/2012, ditandatangani tiga pimpinan dewan yaitu Ketua DPRD Kubar FX Yapan, Wakil Ketua Zainuddin dan Iku.
Adapun rincian APBD 2013 Kubar memuat tiga item. Pertama adalah pendapatan meliputi pendapatan asli daerah Rp 80,778 miliar, dana perimbangan Rp 1,742 triliun, serta pendapatan lain yang sah Rp 241,319 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp 2,064 triliun. Item kedua, adalah belanja meliputi belanja tidak  langsung Rp 527,695 miliar dan belanja langsung Rp 1, 566 triliun, totalnya menjadi Rp 2,093 triliun.
Kemudian item ketiga adalah pembiayaan,  terdiri dua bagian yakni penerimaan Rp 60, 608 miliar, dan pembiayaan Rp 31,296 miliar sehingga tidak terdapat surplus atau defisit.
Seusai menyetujui APBD 2013, Bupati Kubar Ismail Thomas menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan 16 Raperda, serta jawaban DPRD terhadap Tanggapan Pemerintah tentang Raperda Inisiatif DPRD.
Dia menyatakan, sangat berterima kasih terhadap pandangan umum yang disampaikan tiap-tiap fraksi DPRD Kubar terkait 16 Raperda tersebut. “Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan terus di masa datang untuk terwujudnya masyarakat Kubar yang semakin cerdas, sehat, produktif berbasiskan ekonomi kerakyatan,” kata Bupati.
Adapun penyampaian jawaban pemerintah merupakan bentuk kerja sama dan keterbukaan eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Keenambelas Raperda tersebut yaitu, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kubar, pola tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, surat keterangan asal barang daerah, pencabutan peraturan daerah nomor 05 Tahun 2003 tentang retribusi izin pembuangan limbah cair, pencabutan peraturan daerah nomor 07 tentang izin memakai tanah negara.
Kemudian, Raperda mengenai kebersihan Kubar, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kubar, pemenuhan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal dan pendistribusiannya di Kubar, penanaman modal daerah, penerimaan pajak bukan daerah di Kubar.
Selanjutnya, Raperda mengenai pengelolaan sampah, tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, perubahan atas perda Kubar nomor 05 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kubar, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang tidak dibebani izin sah lainnya serta pada hutan hak, dan yang terakhir yaitu penyertaan modal pemerintah pada PDAM Kubar.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Kubar Didik Effendi, sejumlah anggota DPRD Kubar dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kubar.