Statistik Pengunjung Website
s.d. 22 November 2014

1469909

 

PANDI BKD Kutai Barat Pariwisata Kutai Barat Bagian Hukum Kutai Barat Diknas Kutai Barat Kaltim POST LPSE Kutai Barat Dishubkominfo Perijinan






Berita

Perbub Pupuk Subsidi Ditertibkan Tanggal Tulis: 18 Agustus 2012

SENDAWAR - Agar harga pupuk bagi petani tidak “dipermainkan”, Bupati Kubar Ismail Thomas telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kubar nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan Dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
Hal ini diketahui, melalui rapat koordinasi (rakor) dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Perikanan dan Peternakan (Disbuntanakan) Kubar, Arifin Nanang, belum lama ini. Rakor diikuti kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) se-Kubar di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Disbuntanakan Kubar.
Adapun jenis pupuk untuk sektor pertanian tersebut antara lain, pupuk Urea dengan harga Rp 1.800 per kilogram (kg), pupuk ZA Rp 1.400/kg,  pupuk SP-36   Rp 2.000/kg,  pupuk NPK Rp 2.300/kg, pupuk organik Rp 500/kg. “Peran pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Maka untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pemupukan berimbang di perlukan adanya subsisdi,” kata Arifin Nanang, kemarin.
Kepala BPP Kecamatan Sekolaq Darat Said mengatakan, banyak kendala dihadapi di masyarakat. Terutama soal pupuk datang tidak tepat waktu, tidak sesuai kebutuhan petani. Kemudian, kurangnya pengawasan (tidak adanya pengawas di kecamatan). Berikutnya, petani karet apabila harga karet turun maka petani jarang membeli pupuk (pupuk menumpuk di gudang). “Petani masih kurang tahu manfaat pupuk,” ungkap dia.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Disbuntanakan Kubar Aliansyah LP mengatakan, laporan penyaluran pupuk ke petani dilaporkan BPP ke Disbuntanakan Kubar, secepatnya agar cepat dikoordinasikan dengan BPP yang kekurangan pupuk atau kelebihan pupuk. “PPL setempat diminta berperan aktif ke petani memberikan manfaat dan fungsi pupuk agar pupuk yang di dapat sesuai kebutuhan,” kata dia. Untuk tiap akhir tahun tambahnya, BPP agar membuat Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) sesuai dengan luas areal  atau kebutuhan.(Sumber:Kaltim Post)