Tanaa Purai Ngeriman

Empat Perusahaan Bayar Rp 9,8 Miliar

.

KEJAR PAD : Bupati Kubar FX Yapan (tengah) memimpin rapat penyelesaian tunggakan pajak alat berat perusahaan di ruang diklat lantai III Setkab Kubar, Selasa (20/9).

SENDAWAR-Empat perusahaan pertambangan di Kutai Barat (Kubar), menyatakan siap membayar tunggakan pajak alat berat yang nilai totalnya mencapai Rp 9,8 miliar lebih. Perusahaan dimaksud harus menepati batas waktu yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim, yakni hingga pekan depan (26/9).
Keempat perusahaan itu, menurut Kepala Dispenda Kaltim Ismiati, adalah PT Teguh Sinar Abadi (TSA), PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT Riung Mitra Lestari (RML), dan PT Borneo Alam Semesta (BAS). Hal tersebut ia ungkapkan pada rapat koordinasi Pemkab Kubar, Dispenda Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar. Tujuan rapat, untuk penyelesaian tunggakan pajak alat berat/besar. Berlangsung di ruang diklat lantai III Setkab Kubar, Selasa (20/9).

Ismiati menegaskan, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pembayaran tidak dilakukan oleh empat perusahaan pertambangan itu, maka Dispenda Kaltim akan melakukan penagihan secara paksa. Berikut membawa masalah ini  ke pengadilan pajak, sesuai aturan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Memang yang ditagih ini adalah piutang-piutang sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya kami berharap, komitmen yang disampaikan oleh perusahaan hendaknya dipenuhi. Mengingat semuanya menyatakan iktikad baik dan siap melakukan pembayaran terkait tunggakan pajak berat dimaksud,”terangnya.
Upaya yang dilakukan Dispenda Kaltim tersebut, bertujuan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan piutang pajak alat berat. Hal itu bukan untuk kepentingan personal, melainkan untuk pemerintahan secara menyeluruh dalam hal ini untuk provinsi dan kabupaten/kota khususnya Kubar.

“Pajak daerah yang menjadi tugas pokok provinsi, dan merupakan bagi hasil dengan kabupaten/kota. Dengan adanya rapat koordinasi ini, perusahaan diharapkan mengerti dan memenuhi segala kewajibannya sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,”lanjutnya.
Ismiati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Kubar FX Yapan yang telah memfasilitasi rapat tersebut. “Saya juga melihat, Pak Bupati telah berkomunikasi dengan baik dengan perusahaan di daerah Kubar ini terkait penyelesaian tunggakan pajak alat berat. Saya yakin perusahaan akan memenuhi segala kewajiban,” tegasnya.

Sedangkan Bupati Kubar Yapan meminta kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kubar, dan belum membayar tunggakan pajak alat berat/besar, agar segera memenuhi semua kewajiban mereka.
“Perlu diingat, hasil pembayaran pajak sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di Kubar,”tegas Yapan (hms6)

HMS6====KB-Poto Bersama 

Rakor Hasilkan Sejumlah Kesepakatan
 
SENDAWAR-Pada rapat koordinasi penyelesaian tunggakan pajak  alat berat/besar di ruang diklat lantai III Setkab Kubar, Selasa (20/9), dihasilkan sejumlah kesepakatan antara Dispenda Kaltim  dengan pihak pertambangan.

Rakor yang difasilitasi Pemkab Kubar itu dihadiri Dispenda Kaltim. FKPD, dan manajemen perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar.
Kesepakatan tersebut adalah pertama pihak Pemprov Kaltim akan segera menagih kembali tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat/besar perusahaan sektor pertambangan dan untuk segera melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB.
Kedua, penagihan pajak alat berat/besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak alasan lagi pihak perusahaan untuk tidak membayar tunggakan PKB dan BBNKB alat berat/besar.

Ketiga, pihak PT Trubaindo Coal Mining (TCM) akan mengkomunikasikan kepada masing-masing direksi sub kontraktor di empat perusahaan tersebut, untuk penyelesaian tunggakan pajak alat berat/besar yang beroperasi di TCM dengan opsi harus melaksanakan pembayaran.
Keempat, PT TSA akan segera melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB alat berat/besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, PT PAMA menyampaikan ke manajemen untuk segera melaksanakan pembayaran, karena telah memahami bahwa ketentuan pemungutan pajak telah sesuai dengan aturan.

Keenam, PT RML segera menyampaikan ke manajeman untuk segera melaksanakan pembayaran alat berat/besar termasuk dump truck yang di kategorikan sebagai kendaraan umum. Kedelapan, PT BAS segera mengkomunikasikan dengan pihak manajemen untuk melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB alat berat/besar dan akan segera menghubungi UPTD Dispenda Kaltim Wilayah Kubar.
Ketujuh, Pengadilan Negeri Kubar menyarankan agar perusahaan segera membayar sesuai dengan surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan UPTD Dispenda Kaltim Wilayah Kubar.

Kedelapan, bahwa Kejaksaan Negeri Kubar telah memberikan pendapat hukum tentang tunggakan pajak alat berat/besar terhadap putusan MK No.3/PUU-XII/2015 tanggal 22 Maret 2016 yang sudah dipaparkan dan diserahkan kepada UPTD Dispenda Kaltim Wilayah Kubar merupakan pendapat hukum (LO) lebih lanjut mengenai kesimpulan dan saran menjadi bahan pertimbangan.

Kesembilan, Polres Kubar akan mendukung pemerintah dalam penyelesaian tunggakan pajak alat berat/besar dan menghimbau kepada wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak terutama terhadap pajak terhutang. (hms6)